putusan
Fatwa 09 2020 Zakat Korporasi
ZAKAT AUM, PERUSAHAAN/KORPORASI
Pertanyaan Dari:
Firdaus, Pekalongan, WA : 085 728 971 939
(Disidangkan pada Jum‘at, 12 Safar 1441 H / 11 Oktober 2019 M)
Pertanyaan:
Assalamu ‘alaikum w.w.
Afwan ustadz/ustadzah. Saya sedang mencari Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang zakat “AUM, Perusahaan/Korporasi”, tapi hingga saat ini, saya belum mendapatkan filenya di situs Tarjih.
Saya mohon dikirimkan lewat e-mail, jika Majelis Tarjih sudah ada. Hal ini karena terkait dengan materi pengajian yang akan saya sampaikan di Muhammadiyah. Terima kasih.
Jawaban:
Wa ‘alaikumussalam w.w.
Untuk menjawab pertanyaan saudara perlu dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan lembaga dan perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dalam Ensikplopedi Bahasa Indonesia terminologi lembaga lebih dekat kepada organisasi sehingga dari sini dapat diambil definisi bahwa lembaga/organisasi adalah entitas sosial (tidak harus komersial) yang menyatukan beberapa orang ke dalam suatu kelompok terstruktur yang mengelola sarana bersama untuk memenuhi beberapa kebutuhan atau untuk mengejar tujuan koletif.
Lembaga dibagi menjadi dua bagian pertama, lembaga non profit (nirlaba) yaitu suatu organisasi yang tidak secara jelas mencari keuntungan, tujuan utama dari organisasi dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan dan tujuan non profit lainnya. Kedua, lembaga profit yaitu jenis organisasi yang lebih berfokus pada keuntungan/laba sebagai tujuan utamanya oleh karena itu, badan ini disebut sebagai lembaga yang profit-oriented seperti perusahaan manufaktur, misalnya Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Terbuka (Tbk).
Di samping itu lembaga atau institusi juga diartikan sebagai organisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting, institusi berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial manusia. Di antara macam-macamnya adalah institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan, institusi politik ekonomi.
Dalam jawaban ini pengertian lembaga cenderung kepada pengertian yang pertama, sebagaimana diatur dalam peratuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam Undang-Undang tersebut terkandung definisi dasar sebagai badan hukum non anggota, didirikan berdasarkan pemisahan aset, dan dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau bidang kemanusiaan.
Sedangkan pengertian perusahaan menurut UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
Muhammadiyah dengan semua amal usahanya adalah termasuk lembaga sosial sehingga semua usahanya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 poin 3 disebutkan, Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki baik perseorangan atau badan usaha. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia dalam naskah Berita Resminya No.1/ON/01/2019, 20 Januari 2019 tentang Zakat Perusahaan yaitu Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurangan Zakat menetapkan bahwa,
- Harta yang diinvestasikan dalam syirkah dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat.
- Perlakuan fikih yang perlu diperhatikan sebelum proses menghitung zakat perusahaan adalah perlunya men-declare dan menjelaskan secara rinci kategori asset harta zakat, asset non zakat, dan asset pengurang zakat.
- Wi’a al-Zakah adalah hasil dari total aset harta zakat dikurangi dengan total aset pengurang harta zakat untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).
- Untuk perusahaan di mana pemilik modal (sahamnya) terdapat muslim dan non muslim. Maka zakat perusahaan wajib dikeluarkan hanya kepada kepemilikan saham yang muslim saja, tatkala sudah mencapai syarat haul dan nishab.
Mengenai zakat korporasi ini dapat dilihat dalam naskah Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih yang ke-25 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H yang bertepatan pada tanggal 5-8 Juli 2000 M., disebutkan bahwa,
- Lembaga adalah badan yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat memiliki kekayaan.
- Kekayaan yang dimiliki lembaga wajib dikeluarkan zakatnya jika lembaga bersangkutan melakukan usaha yang mendatangkan keuntungan atau hasil, dan kekayaannya mencapai nisab.
- Nisab dan kadar zakat lembaga disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan.
Zakat sendiri bermakna mensucikan diri dengan mengeluarkan harta kekayaan yang kita milki apabila telah mencapai nishab dan haul. Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang berlebih dalam hartanya untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana tersebut dalam surah at-Taubah (9) ayat 103,
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka.
Kewajiban zakat ini adalah untuk meberikan kesejahteraan kepada kaum fakir dan miskin serta kaum duafa dan kepentingan dakwah Islamiyah, sebagimana disebutkan dalam ayat al-Quran,
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [Q.S. at- Taubah (9): 60].
Dalam hadis disebutkan,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ [رواه البخاري].
Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwa Nabi Muhammad saw mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan saya (Muhammad) adalah Rasulullah; maka apabila mereka menaati hal itu ajaklah mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu setiap hari setiap malam maka jika mereka telah menaatinya, maka ajaklah mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) pada harta mereka diambil dari harta orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin [H.R. al-Bukhari no. 1395].
Berdasarkan uraian di atas, bahwa harta kekayaan yang dimiliki Muhammadiyah beserta amal usahanya adalah untuk kepentingan masyarakat yang sejalan dengan tujuan zakat sehingga tidak dikenakan kewajiban zakat, kecuali amal usaha yang bergerak di bidang ekonomi (profit oriented), maka terkena kewajiban zakat. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang profit oriented bila telah memenuhi haul dan nisabnya maka wajib membayar zakat.
Wallau a‘lam bish-shawab.