Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Politik Uang Money Politics

Summary

Naskah lengkap sudah disalin ke Tanya Jawab Agama 2024 Edisi 05 1 15 Maret Hukum Politik Uang Money Politics.

Entitas yang Disebut

• 'Umar bin Khathab — Khalifah yang dikutip perkataannya tentang kejujuran
• Abu Dawud — Perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang laknat bagi penyuap dan penerima suap
• Al Hakim — Perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang laknat bagi penyuap dan penerima suap
• Al-Baidhawi — Mufasir yang menjelaskan kerusakan akibat politik uang dalam tafsirnya
• Al-Jurjāni — Ulama yang mendefinisikan risywah sebagai pemberian untuk membatalkan kebenaran atau merealisasikan kebathilan.
• Almas Ghaliya — Peneliti dari KPK yang menunjukkan hubungan antara suap dan biaya politik di Indonesia.
• Ash Shan‘ani — Ulama yang dalam kitabnya Subul as-Salam menyebut risywah sebagai upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.
• Bowo Sidik Pangarso — Politisi yang tertangkap tangan oleh KPK dengan ribuan amplop untuk politik uang.
• Himpunan Putusan Tarjih — Organisasi yang mengeluarkan putusan tentang haramnya suap
• Ibnu Hajar Al-Haitami — Ulama yang menyebutkan dalam kitab az-Zawājir bahwa hukum risywah adalah haram dan termasuk dosa besar.
• KPK — Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus suap dan politik uang.
• KPU — Komisi Pemilihan Umum yang mengakui tingginya praktik politik uang pada Pemilu 2019.
• Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah — Lembaga yang mengajukan permohonan fatwa tentang hukum politik uang dalam Pemilu 2024.
• Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah — Majelis yang dimintai fatwa dan memberikan jawaban tentang hukum politik uang.
• Populi Center — Lembaga survei yang merilis data kekhawatiran publik terhadap politik uang dalam Pemilu 2024.
• Transparency International — Organisasi yang merilis Corruption Perception Index Indonesia yang menunjukkan penurunan skor.

Istilah Kunci

• al-‘Ibratu fil ‘Uqūdi bil-Maqāṣidi wal-Ma’āni lā bil-Alfāẓi wal-Mabāni (الْعِبْرَة فِي الْعُقُود بِالْمَقَاصِد وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظ وَالْمَبَانِي) — Kaidah fikih bahwa yang menjadi barometer dalam akad ialah maksud dan makna, bukan lafal
• Amar Ma'ruf Nahi Munkar (أَمْر بِالْمَعْرُوف وَنَهْي عَن الْمُنْكَر) — Gerakan yang harus digalakkan untuk menyetop politik uang
• Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Gafur (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور) — Cita-cita masyarakat Islam yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun
• Hifzh Ad-Din (حِفْظ الدِّيْن) — Menjaga agama, salah satu maqashid syariah yang terlanggar
• Hifzh Al-'aql (حِفْظ الْعَقْل) — Menjaga akal, maqashid syariah yang hilang akibat politik uang
• Hifzh Al-Mal (حِفْظ الْمَال) — Menjaga harta, maqashid syariah yang hilang karena harta digunakan dengan cara batil
• Hifzh An-Nafs (حِفْظ النَّفْس) — Menjaga jiwa, maqashid syariah yang terlanggar akibat dampak negatif politik uang
• Hifzh An-Nasl (حِفْظ النَّسْل) — Menjaga keturunan, maqashid syariah yang terancam oleh budaya politik uang

Rujukan Al-Qur'an

• Al-Baqarah — ayat 188, 205
• Al-Ma'idah — ayat 2

Source File

raw/Naskah Fatwa Tarjih/Fatwa 2024/TJA-2024-Edisi-05-1-15-Maret-Hukum-Politik-Uang-Money-Politics.md